BUM Desa dan Kopdes Picu Geliat Ekonomi di Kampung Ramadlan Desa Demaan: Wadah Baru UMKM Kudus

firazkh51832 seconds ago02 mins

KUDUS.Jamudesa (23/2/2026). Suasana berbeda tampak di sepanjang Jalan Pangeran Puger, Desa Demaan, Kota Kudus. Sejak 21 Februari 2026, kawasan ini bertransformasi menjadi pusat keramaian melalui gelaran “Kampung Ramadlan Desa Demaan”. Kegiatan yang diinisiasi oleh BUMDes Semanah Berkah berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, secara resmi menjadi destinasi favorit baru bagi warga untuk berburu takjil sekaligus mempererat silaturahmi di bulan suci.

Acara yang dijadwalkan berlangsung hingga 18 Maret 2026 ini beroperasi setiap hari mulai pukul 15.00 hingga 22.00 WIB. Lokasinya yang strategis, tepat di depan Balai Desa Demaan hingga area Makam Pangeran Puger, memudahkan akses bagi masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar wilayah untuk menikmati berbagai suguhan kuliner.

Pusat Kuliner Tradisional dan Kekinian

Di sepanjang area Kampung Ramadlan, puluhan pelaku UMKM lokal menyajikan aneka kudapan yang menggugah selera. Pengunjung dapat menemukan perpaduan harmonis antara jajanan tradisional hingga kuliner modern yang tengah viral, seperti kue balok lumer, aneka lumpia, zuppa soup, hingga daifuku mochi.

Direktur BUMDes Semanah Berkah, Akhmat Ikhwan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan terobosan pertama yang dilakukan di bawah kepemimpinannya.

“Harapannya, acara ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang, khususnya warga Desa Demaan dan sekitarnya. Ini adalah langkah awal yang rencananya akan kami jadikan agenda rutin tahunan,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Lily Hilmi, pemilik Jenang Mubarok yang turut meninjau lokasi, memberikan apresiasinya. Menurutnya, antusiasme pengunjung yang tinggi menunjukkan bahwa produk UMKM lokal memiliki daya tarik yang besar jika diberikan wadah yang tepat.

Harapan dan Pemberdayaan Ekonomi

Melalui penyelenggaraan Kampung Ramadlan, Desa Demaan membuktikan bahwa kolaborasi antara badan usaha desa dan koperasi mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat. Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Lilik Purnomo, berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti sebagai acara musiman, tetapi menjadi pemantik bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kudus.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dapat dimulai dari langkah sederhana namun berdampak luas. Dengan dukungan penuh dari warga dan pemerintah desa, Kampung Ramadlan Demaan diharapkan mampu menjadi simbol kemandirian ekonomi, di mana setiap transaksi yang terjadi merupakan dukungan langsung bagi dapur-dapur kecil para pelaku usaha di desa.

Sudahkah Anda berkunjung ke Desa Demaan sore ini? Mari dukung produk lokal kita dan rasakan kehangatan Ramadhan yang lebih hidup di sana.

Kontributor Fasihul Lisan, PLD Kecamatan Kota Kudus

Editor Moh Ali Khomsin, TAPM Kabupaten Kudus

 

Laba Melejit, BUM Desa Manggala Karya Cendono Setor PAD 11 Juta Lebih

 

 

 

 

 

 

KUDUS.Jamudesa (23/2/2026). Angka-angka optimistis menghiasi ruang pertemuan Balai Desa Cendono pada Selasa malam (17/2/2026). Dalam Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Tahunan yang berlangsung pukul 19.30 WIB, BUM Desa Manggala Karya memamerkan performa keuangan yang impresif: pendapatan total mencapai Rp 289.029.000 sepanjang tahun 2025. Laba Bersih sebesar Rp 28.108.774, dengan kontribusi ke PADes (40%) senilai Rp11.243.510.

Keberhasilan ini tidak sekadar angka di atas kertas. Dari total laba yang diraih, BUM Desa resmi menyerahkan kontribusi nyata berupa Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp11.243.510. Pencapaian ini memicu antusiasme tinggi dari sekitar 55 peserta Musdes yang terdiri dari unsur Kecamatan, Pendamping Desa (PD), Pemdes, BPD, hingga tokoh masyarakat RW/RT dan PKK.

Dominasi Bisnis Internet dan Ekspansi Pangan

BUM Desa dengan Penasihat di jabat secara rangkap Kepala Desa, Pengawas AB Zaim, Direktur Arif Risdiyanto, Sekretaris Faisal Misbah, Bendahara Ahmad Syaifudin mengalami loncatan performa. 

Loncatan performa ini dipicu oleh unit usaha internet yang tumbuh agresif. Hanya dalam setahun, jumlah pelanggan meroket dari 123 menjadi 230 pengguna. Pertumbuhan pelanggan sebesar 87% ini mendongkrak pendapatan bulanan dari Rp 13.800.000 menjadi Rp 23.150.000 per Desember 2025.

Tak puas hanya di sektor digital, BUM Desa juga mulai memanen hasil dari diversifikasi usaha, ketahanan pangan, realisasi budidaya jamur tiram dan sayur hidroponik sebagai mesin uang baru di tahun 2025.

Penguatan modal, dukungan modal ketahanan pangan dari desa sebesar Rp276.000.000 telah dialokasikan untuk pengembangan usaha. Dengan seberkas telah ada penyertaan modal awal sebesar 204 juta di 2024. Dengan total aset BUM Desa kini tercatat menyentuh angka Rp305.390.782.

Visi 2026: Target PAD Naik

Melihat tren positif tersebut, pengelola BUM Desa Manggala Karya menyusun rencana kerja 2026 yang jauh lebih ambisius. Target pendapatan dipatok meroket hingga Rp 468.700.000.

Jika target ini tercapai, kontribusi untuk desa (PADes) diproyeksikan melonjak drastis menjadi Rp54.384.367, sebuah lompatan lebih dari empat kali lipat atau sekitar 380% dibandingkan setoran tahun ini. Strategi utamanya meliputi:

·         Ekspansi internet, menembus target 300 pelanggan dan kemandirian teknisi.

·         Unit Usaha Baru, peluncuran budidaya ikan nila dengan target produksi 420 kg per bulan dan omzet tambahan Rp 15.000.000 per bulan.

·         Reformasi aturan, penambahan jenis usaha baru (PAM Desa & Sewa Lahan) dalam Anggaran Dasar untuk memperluas kran pendapatan.

Apresiasi dari TPP Kecamatan Dawe

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Dawe yang hadir mengapresiasi jalannya Musdes yang transparan dan penuh masukan kritis.

“Peserta sangat antusias memberikan masukan agar BUM Desa ke depan berjalan maksimal. Selamat atas penyerahan PADes-nya, semoga Manggala Karya Cendono semakin sukses dan menjadi pilar ekonomi desa yang tangguh,” ungkap perwakilan TPP usai acara.

Musyawarah yang berakhir menjelang tengah malam ini ditutup dengan semangat “Bangkit Bersama”, membawa harapan baru bagi kemandirian ekonomi masyarakat Cendono melalui tata kelola BUM Desa yang semakin profesional dan berbasis teknologi.

Kontributor: Edi Surahmad, PD Dawe*

Editor Moh Ali Khomsin,  TAPM Kabupaten Kudus

Suasana Penyerahan PADesa secara simbolis dalam Musdes Laporan Tahunan BUMDes Manggala Karya Cendono (17/2/2026)

Desa Membangun atau Sekadar Perangkat? Membaca Ulang Hakekat UU Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) merupakan penguatan warga sipil sebagai antitesis atas hegemoni negara. PMD memiliki rekam jejak historis sebagai upaya pengembangan kapasitas rakyat dalam kerangka ideologi kerakyatan. Ia muncul sebagai bangunan kritik terhadap proyek developmentalisme yang kerap mengabaikan hak-hak dasar masyarakat.

Proyek developmentalisme yang dilegitimasi melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 1 Tahun 1967 menempatkan kepentingan modal asing dan ekspansi pasar sebagai poros utama sistem ekonomi nasional, yang sejatinya harus berwatak konstitusional. Prof. Dr. Richard Robison, dalam disertasi doktoralnya The Rise of Capitalism, menyebut bahwa pembangunan Indonesia pasca-Soekarno bertumpu pada kekuatan modal privat yang diberi ruang luas oleh negara melalui skema konglomerasi.

Prakarsa membangun program PMD mulai terepresentasi pada awal 1970-an dengan kemunculan berbagai Non-Governmental Organization (NGO/LSM) yang bergerak dalam pemberdayaan petani, usaha mikro desa, buruh, nelayan, hingga perempuan pelaku usaha kecil. Gagasan ini banyak terinspirasi dari pemikiran Robert Chambers yang menekankan pemberdayaan sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, agar pembangunan tidak bersifat teknokratik dan birokratis, melainkan demokratik dan populis.

Pada masa awal, gagasan PMD menghadapi resistensi kuat dari negara yang kala itu menjalankan politik pembangunan secara top-down, bertumpu pada utang luar negeri dari lembaga donor seperti IGGI, CGI, dan Bank Dunia. Perubahan politik pasca-Reformasi kemudian membuka ruang demokrasi yang memungkinkan lahirnya program-program pro-rakyat yang diakomodasi pemerintah pusat dan daerah.

Dalam praktiknya, program-program PMD dirancang dan diimplementasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan Dinas PMD sebagai ujung tombak. Era Reformasi menandai penguatan partisipasi masyarakat melalui pendekatan community driven development (1999–2007), yang menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama pembangunan. Program nasional seperti PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan menjadi contoh nyata.

Penguatan institusi ekonomi desa terus dikembangkan melalui berbagai inovasi program hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini menegaskan paradigma Desa Membangun, yakni sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa.

PMD secara prinsip mencakup beberapa matra utama: pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta konservasi sumber daya alam berbasis teknologi tepat guna. Tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kemiskinan desa, memperkuat kelembagaan ekonomi, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa sebagai public servant, serta mendorong kemandirian dan inovasi desa.

PMD berlandaskan filosofi kewargaan dan kerakyatan, menempatkan warga—terutama kelompok miskin—sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku pembangunan. Prinsip partisipasi, kesetaraan, demokratisasi, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama seluruh program yang didanai APBD maupun kerja sama pusat dan provinsi.

Arah pemberdayaan masyarakat desa seharusnya sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, dengan fokus pada penguatan pemerintahan desa, kelembagaan ekonomi perdesaan, pembangunan sosial-budaya, serta penanggulangan kemiskinan. Inovasi desa diarahkan pada penguatan produk unggulan, pengembangan BUMDes, dan fasilitasi pasar perdesaan.

Namun, dinamika kebijakan terbaru menunjukkan kecenderungan resentralisasi fiskal dan kekuasaan. Desa kian diposisikan sebagai pelaksana program pusat yang bersifat top-down, bertentangan dengan hakekat UU Desa. Keleluasaan desa dalam mengelola Dana Desa untuk layanan dasar, penguatan BUMDes, dan inovasi tematik semakin menyempit.

Padahal, hakekat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah menjadikan desa sebagai subjek pembangunan—mandiri, kuat, maju, dan demokratis. UU ini mengakui hak asal-usul desa, memperkuat kewenangan lokal, serta menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama pembangunan.

Resentralisasi desa membawa implikasi sosiologis serius: tergerusnya otonomi desa, desa dijadikan instrumen teknis kekuasaan, masyarakat desa dimobilisasi sebagai lumbung suara politik, serta Dana Desa berpotensi kehilangan orientasi aspiratifnya.

Dalam perspektif teoritik, terdapat empat cara pandang terhadap desa: desa sebagai wilayah administratif, desa sebagai kepanjangan tangan negara, desa sebagai komunitas mandiri (self-governing community), dan desa sebagai “negara kecil”. Konsep terakhir menempatkan desa sebagai entitas sosial-politik yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, sumber daya, serta identitas budaya yang kuat.

Pesan pokok UU Desa sejatinya adalah paduan antara self-governing community dan local self-government, menjadikan desa sebagai organisasi masyarakat yang berpemerintahan—mengatur dan mengurus kepentingan warganya secara mandiri dan demokratis.

Cita-cita membangun desa yang kuat memang tidak mudah. Namun, di sanalah masa depan Indonesia dipertaruhkan. Sebab desa yang kuat akan menguatkan negara: Desa Kuat, Indonesia Berdaulat. 

Ahmad Dimyati,

TAPM Provinsi Jawa Tengah

KOORPROV TPP JATENG: HDN 2026, Jawa Tengah sebagai Tuan Rumah, Menguatkan Kolaborasi Desa dan Pendamping Desa

SEMARANG, Peringatan Hari Desa Nasional tahun ini menjadi momentum yang membanggakan, khususnya bagi Jawa Tengah yang dipercaya menjadi tuan rumah. Kepercayaan ini merupakan pengakuan atas peran desa-desa di Jawa Tengah yang terus bergerak maju dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa. Sebagai provinsi dengan jumlah desa yang besar dan beragam potensi lokal, Jawa Tengah menunjukkan bahwa pembangunan desa dapat berjalan seiring dengan pelestarian nilai gotong royong dan kearifan lokal. Berbagai capaian pembangunan desa yang dirasakan masyarakat tidak lepas dari kerja bersama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pendamping desa.

Pendamping desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pendamping desa mendorong partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas aparatur desa, serta pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel agar benar-benar berpihak pada kebutuhan warga.

Menjadi tuan rumah Hari Desa Nasional juga menjadi ajang refleksi bagi desa-desa di Jawa Tengah untuk terus berbenah. Tantangan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal dan BUMDes, peran pemuda desa, serta transformasi digital perlu dihadapi secara kolaboratif. Dalam konteks ini, sinergi antara desa dan pendamping desa menjadi kunci agar pembangunan desa berjalan berkelanjutan dan inklusif.

Melalui momentum Hari Desa Nasional ini, Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik pembangunan desa di tingkat nasional. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, masyarakat, dan pendamping desa, desa-desa di Jawa Tengah akan terus tumbuh sebagai fondasi kokoh bagi kemajuan Indonesia. Bagi pendamping desa, Hari Desa bukan sekadar perayaan, tetapi ruang untuk meneguhkan kembali peran sebagai mitra pemerintah desa dan masyarakat. Pendamping desa hadir untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan partisipatif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan warga. Dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, pendamping desa berupaya menjaga agar desa tetap menjadi subjek pembangunan. 

Oleh:  Upi Setya Wardani, Koorprov TPP Provinsi Jawa Tengah

PENDAMPING DESA : Pilar Pembangunan dari Pinggiran

BOYOLALI, Pendampingan terhadap desa merupakan bagian yang tak terelakan dalam Upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Sejak di berlakukannya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga professional yang bertugas mendampingi desa dalam pemberdayaan dan Pembangunan di desa.

Peran fungsi pendamping desa itu bukan hanya sebagai fasilitator program saja, melainkan memerankan diri juga sebagai mentor, penyuluh bahkan tidak jarang seorang pendamping desa menjadi aktor dalam mediasi konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Kalau kita lihat bahwa peran para pendamping desa saat ini bukan hanya sekedar fasilitator atau pelengkap adminitrasi saja. Melainkan Mereka adalah garda terdepan dalam menyentuh nadi kehidupan desa yang sesungguhnya, sehingga tugas pendamping desa juga menuntut ketangguhan emosional dan fisik serta ketahanan mental.

Penempatan menjadi pendamping desa terutama di daerah pelosok, terpencil jauh dari ibu kota kabupaten di pelosok Jawa Tengah ini selalu menyuguhnya cerita yang heroik setiap kali bertugas. Ketika mereka bertugas di medan yang sulit jangkauannya, rawan bencana, daerah yang minim akses dan fasilitas mereka menyaksikan dan merasakan sendiri secara langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Momentum hari desa nasional 15 Januari yang di laksanakan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah tahun 2026 ini peran pendamping desa sangat signifikan dan sangat di butuhkan bersama-sama dengan desa desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan segala dinamika dan kompleksnya desa desa yang berada Boyolali dan desa yang lainnya di Nusantara ini membutuhkan sentuhan ekstra dalam Pembangunan yang tidak bisa disamaratakan, apalagi kedepan tantangan dengan menurunnya jumlah Dana Desa berimbas menjadi ketidak pastian juga nasib para pendamping desa.

Padahal sudah jelas dan teruji bahwa pendamping desa menjadi mata dan telinga sekaligus tangan negara melalui kemetrian desa ditengah masyarakat, tanpa pendampingan pengawalan dari para pendamping desa Pembangunan desa tidak hanya melambat, tapi juga kehilangan arah. Karena pendamping desa itu tidak hanya menjembati desa dengan program pemerintah tetapi menjembatani harapan dan masa depan desa.

Sementara masa depan para pendamping desa sendiri tidak pernah jelas dan selalu was-was Ketika di akhir tahun, apakah kontrak berlanjut atau tidak. Padahal Nasib pendamping desa buka soal nasib individu mereka, akan tetapi nasib keberlanjutan denyut nadi Pembangunan desa yang mereka dampingi. Ini terkait tentang memastikan bahwa masyarakat desa yang seringkali menjadi kelompok paling rentan tetap bisa memiliki akses terhadap supra desa dan dukungan untuk membangun masa depan desa yang lebih baik.

Pendamping desa muncul dengan kontribusi nyata di balik layer Pembangunan desa. Mereka mendampingi mulai dari musyawarah desa, penyusunan RAPBDes, hingga monitoring pelaksaaan program penggunaan dana desa. Selain itu program pemberdayaan seperti BUMDes, pemberdayaan Perempuan, pelatihan wirausaha local sering mendapat dorongan dari para pendamping. Sehingga dampaknya berdasarkan data dari BPKP menunjukkan sejak adanya pendamping desa terjadi penurunan signifikan dalam kasus penyalahgunaan dana desa. Namun sayangnya sudah pergantian empat Menteri desa gaji pendamping desa rata-rata hanya 2,5 – 3 juta perbulan dengan beban kerja sering kali melebihi 8 jam per hari, karena malam-malam harus mendampingi musyawarah desa.

Ditengah tranformasi teknologi yang kini digalakan pemerintah pusat untuk desa, pendamping desa menjadi andalan untuk memastikan bahwa desa dan masyarakatnya tidak ketinggalan. Pendamping desa menjadi penghubung digitalisasi yang ramah. Meskipun digitalisasi dengan berbagai aplikasi yang di gunakan desa, namun tetap saja peran pendamping desa ini tidak bisa digantikan dengan aplikasi, algoritma ataupun formulir daring. Karena peran mendampingi desa itu hanya bisa dilakukan dijalankan oleh mereka yang secara nyata tahu seluk beluk medan lokasi dan berinteraksi dikenali warga secara langsung.

Jika pendamping desa di nisbikan, di tiadakan bahwa keberadaannya tidak dianggap penting, maka nasib Pembangunan desa tanpa pendamping desa akan tidak jelas arahanya.  Sehingga pada saat ini suara pendamping desa perlu mendapat perhatian, karena mereka telah menunjukkan kontribusi yang besar.

Pendamping desa adalah pahlawan desa yang tidak perlu mendapat pengakuan sebagai pahlawan Pembangunan desa, mereka hanya mengingikan bahwa negara memperhatikan nasib masa depan mereka. Karena Pembangunan desa adalah proyek jangka Panjang, tanpa adanya pendamping desa yang memadai, desa desa bisa mengalami stagnasi.  Sehingga dukungan bagi pendamping desa yang  menjadi pilar Pembangunan dari pinggiran ini akan semakin memberikan kontribusi nyata bagi Pembangunan desa. 8/01/2026

Oleh:  Alif Basuki Koorkab TAPM Kabupaten Boyolali Jawa Tengah

Boyolali Akan Jadi Tuan Rumah Hari Desa Nasional pada 15 Januari 2026

 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto (Dok/Fokusjateng.com)

Fokus Jateng-BOYOLALI,-Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyebut puncak Hari Desa Nasional akan dilaksanakan pada 15 Januari 2026 di Boyolali, Jawa Tengah.

“Nanti Hari Desa Nasional dilaksanakan di Boyolali, di Lapangan Desa Butuh Mojosongo. Kami minta semua bagian melakukan persiapan karena akan dihadiri banyak orang,” kata Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Boyolali, Senin 29 Desember 2025.

Ia menjelaskan Kabupaten Boyolali akan menjadi tuan rumah pelaksanaan liga desa, serta pengumuman festival bangun desa yang sudah dilaksanakan selama setahun oleh Kementrian desa. Untuk itu, pihaknya terus mematangkan persiapan hari desa nasional.

“Tadi kita minta semua bagian memaksimalkan persiapan. Karena akan dihadiri perwakilan kepala desa mulai Papua sampai Aceh,” imbuhnya.

Yandri memperkirakan, akan ada 50 ribu pihak yang datang untuk mensukseskan puncak acara hari desa nasional.

Alasan  pemilihan di Boyolali, Yandri mengungkapkan bahwa pemilihan hasil dari musyawarah banyak pihak. Selain itu, pemilihan juga melihat berberapa aspek seperti transportasi, serta fasilitas.

“Sebenarnya yang minta (tuan rumah hari desa) itu banyak, rebutan untuk jadi tuan rumah. Tapi setelah ditimbang dari persiapan, fasilitas, bandara, sentralnya kita putuskan di Jawa Tengah, dan kita kerucutkan lagi di Boyolali,” ujarnya.

Ia menyebut peringatan Hari Desa Nasional 2026 akan dihadiri kepala desa hingga BPD dari seluruh Indonesia, menteri, kepala badan, utusan menteri, kepala daerah, hingga artis nasional.

Dijelaskan ada beberapa festival bangun desa yang akan diumumkan seperti Desa Inovasi Ketahanan Pangan, Desa Inovasi Pengelolaan Sampah, Desa Wisata Nusantara, Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Pendidikan, Desa Terbaik dalam Perlindungan Pekerja Migran,      Lomba Bumdes, Desa Ekspor, Pemuda Pelopor Desa, serta Desa Digital.

“Kita ingin, hari desa nasional menjadi momentum terbaik, untuk kita memastikan asta cita bapak presiden, yaitu membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi,” ujar Yandri.

“Maka kita minta semua pihak untuk memaksimalkan persiapannya. Mulai dari liga desa, kemudian persiapan sampai hari H itu kita maksimalkan betul-betul, tiada celah sedikitpun untuk ada kegagalan. Ini yang mau kita pastikan,” imbuhnya.

Dalam puncak acara nanti, juga akan dibacakan Deklarasi Boyolali. Hanya saja, pihaknya masih enggan menyebutkan bahwa isi deklarasi tersebut.